Cara MemBlokir STNK Agar Tidak Terkena Pajak Progresif

Cara MemBlokir STNK Agar Tidak Terkena Pajak Progresif
Cara MemBlokir STNK Agar Tidak Terkena Pajak Progresif

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan aturan Pajak Progresif kepemilikan kendaraan mulai di bulan Juni 2015. Sebelumnya peraturan hanya berlaku atas nama pemilik, kini berubah menjadi alamat yang tercantum di kartu keluarga (KK).

Meski sudah menjual kendaraan lama dan menggantinya, pemilik bisa dikenakan pajak progresif kendaraan. Ini terjadi jika mobil yang dijual tidak segera dibalik nama oleh pembeli atau pemilik barunya.

Artinya, jika siapapun yang tercantum dalam KK itu dan masing-masing memiliki sepeda motor, maka orang yang terakhir memiliki sepeda motor akan menanggung pajak kendaraan bermotor (PKB) tertinggi sesuai dengan daftar besaran pajak progresif.

Dan jangan lupa bukan hanya urutan kepemilikan yang akan menjadi dasar perhitungan besaran PKB, tetapi bisa saja termasuk sepeda motor yang pernah dimiliki dan kemudian dijual tetapi masih numpang KTP saat perpanjangan atau pembayaran PKB.

Misalnya dalam KK tercantum 4 orang yang memiliki sepeda motor, dan 2 orang di antaranya pernah memiliki dan menjual sepeda motor tersebut maka, orang yang terakhir memiliki sepeda motor akan dianggap sebagai urutan ke-6. Dan berdasarkan aturan Perda DKI No 2 tahun 2015 (PKB progresif) dia akan dikenakan tarif pajak 4,5%.

Tentunya untuk menghindari terkena pajak progresif akibat sepeda motor yang sudah dijual namun belum dilakukan balik nama oleh pembelinya, sebaiknya melakukan proses pemblokiran di Samsat. Tujuannya agar kendaraan yang saat ini dimiliki tidak terkena pajak progresif. Pajak progresif dihitung melalui persentase dari harga jual kendaraan (NJKB).

“Sistem kami itu hanya tahu bahwa mobil pertama atas nama pemilik yang lama. Jadi mau mobil itu dijual-belikan sampai 10 kali pun itu tetap terdaftar pemilik yang lama,” ujar Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri dikutip dari Viva.co.id

Jika menurut situs Divisi Humas Mabes Polri, pengurusan pemblokiran dokumen bisa dilakukan sendiri atau perwakilan. Apabila diurus dengan cara diwakilkan, maka pemilik dokumen harus membuatkan surat kuasa atas nama orang yang akan melakukan pemblokiran.

“Cara pemblokirannya sangat mudah sekali. Bila menjual kendaraan, kita catat siapa pembelinya, kalau perlu ada KTP si pembeli, lalu datang ke kantor Samsat mana saja. Di sana isi formulir, bawa fotocopy STNK, BPKB, KTP pemilik baru, dan kalau perlu ada kuitansi jual beli,” tutur dia.

“Saat itu juga langsung diblokir. Jadi pas mau beli mobil lagi, maka itu kembali menjadi mobil pertama. Kalau sudah di blokir, pembeli mobil tersebut juga mau tidak mau harus balik nama karena enggak akan bisa diproses surat-suratnya pas dia bayar pajak tahunan,” sambungĀ  Edi.

Untuk melakukan pemblokiran siapkan setidaknya 3 dari dokumen berikut ini, pertama, foto kopi Kartu Keluarga pemilik kendaraan. Kedua, foto kopi KTP pemilik kendaraan. Ketiga, lampirkan photocopy dokumen kendaraan (STNK) yang akan diblokir, jika masih ada, atau beberapa data kendaraan yang akan diblokir seperti NoPol. Keempat, mengisi formulir pemblokiran dengan dibubuhi materai Rp6.000.

Baca Juga: Cara mudah Hitung Denda Ketika Telat Bayar Pajak

Setelah surat-surat lama terblokir, maka orang yang bersangkutan tidak perlu khawatir akan biaya pajak tambahan saat nantinya membeli lagi kendaraan baru.

Proses pemblokiran hindari pajak progresif di Samsat akan memakan waktu 3-7 hari setelah pengajuan. Jika sudah terblokir, maka kendaraan tersebut sudah tidak bisa diperpanjang pajaknya menggunakan KTP atas nama pemilik yang telah terblokir. Sehingga pembeli kendaraan tersebut harus melakukan balik nama agar saat perpanjangan STNK atau pembayaran pajak tetap bisa dilakukan.

Itulah Cara MemBlokir STNK Agar Tidak Terkena Pajak Progresif. Semoga anda tidak terkena Pajak Progresif yaa. Sekian dan Terimakasih

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


*